Kantorberita.co – Alotnya pertemuan Menko Polhukam Mahfud MD dengan anggota Komisi III DPR pada 29 Maret 2023 lalu, menurut anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani, merupakan model komunikasi antara parlemen dan eksekutif yang harus diperbaiki.
Menurut Asrul, komunikasi tidak hanya terjadi antara legislatif dan eksekutif, tetapi juga antar lembaga negara. Sebab Arsul menilai banyak koordinasi antar kementerian dan lembaga yang tidak selaras satu sama lain.
“Kalau soal diperbaiki itu, apalagi DPR, pemerintah saja harus lebih banyak diperbaiki supaya koordinasi jalan, tidak sahut-sahutan antarmenteri, harus satu fraksi yaitu fraksi Pak Jokowi dan Maruf Amin,” kata Arsul kepada awak media, Senin (10/4/2023).
Mengacu pada transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan, Arsul mengatakan Menko Polhukam Mahfud dan Menteri Keuangan Sri Mulyan harus memiliki satu suara karena kedua menteri berada di kabinet yang sama.
Arsul mengatakan, pertukaran antarkementerian tidak boleh terjadi, tetapi pertukaran anggota DPR adalah hal yang wajar karena DPR terdiri dari banyak fraksi yang berbeda.
“Kalau di DPR kita bersikap biasa saja, kita punya kebebasan berekspresi,” kata Arsul.
Arsul juga menanggapi hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menemukan bahwa Mahfud MD lebih dipercaya publik ketimbang DPR terkait transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah.
Arsul menilai hasil pemilu parlemen biasa saja, karena keanggotaan DPR sangat heterogen.
“Kalau penelitian menempatkan DPR pada posisi yang rendah, itu wajar. DPR harus kita lihat sebagai lembaga yang bernilai. Kita DPR menyambutnya dengan senyuman,” pungkas Arsul.