Kantorberita.Net Jakarta – Komunitas yang menamakan dirinya sebagai Bjorka’98 alias Barisan Jaringan Organisasi Kampus 1998 menyatakan sikap untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Mereka menilai kenaikkan BBM berdampak kepada masyarakat yang baru saja bangkit dari pandemi COVID-19.
“Begitu beratnya dari kenaikkan BBM di tengah masyarakat sedang bertahan hidup pasca pandemi. Bahkan kita tahu, dampak pandemi berapa juta orang kehilangan pekerjaan, berjuta-juta pekerja yang gajinya dikurangi bahkan tinggal 50 persen,” papar juru bicara Bjorka’98 Satyo Purwanto, dalam konferensi pers di Pakubuwono, Jakarta Selatan, Minggu (18/9/2022).
Satyo menyebut kenaikkan BBM hanya menyulitkan masyarakat. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah kekurangan APBN, tetapi di sisi lain tak mau menyetop proyek besar seperti Ibu Kota Negara (IKN).
“Pemerintah juga ternyata mengeluh tidak memiliki uang biaya APBN. Tapi pemerintah tidak menyetop proyek-proyek mercusuar seperti pembangunan IKN, pembangunan infrastruktur dan paling miris bayar utang. Pemerintah harus terbuka, harus bijak bahwa secara Undang-Undang pemerintah juga diberikan kewenangan untuk menjalankan public service,” ungkap Satyo.
Di kesempatan yang sama perwakilan dari beberapa organisasi kampus seperti Front Kota, FIM-Bandung, Pijar Indonesia hingga FKSMJ menyatakan sikap untuk mendukung kekritisan mahasiswa. Menurut mereka pencabutan subsidi BBM sama saja mengingkari Pasal 33 UUD 1945.
“Mengajak seluruh elemen pergerakan pemuda, mahasiswa, buruh, tani, nelayan, ojol dan masyarakat yang terkena dampak langsung akibat pencabutan subsidi BBM untuk menggalang kekuatan kembali melakukan aksi demonstrasi di lapangan, agitasi, dan propaganda di beberapa sosial media serta ruang-ruang perjuangan lainnya,” kata Laode Kamaludin perwakilan Famred yang diikuti oleh seluruh anggota.
“Menjaga solidaritas dan soliditas dalam bergerak dan tidak mudah di provokasi serta diadu domba. Agar aksi-aksi tetap mencerminkan kesadaran, idealisme dan intelektualitas,” tutupnya.***