Kantorberita.co – Sebanyak 53.592 koperasi desa atau kelurahan (kopdes/kel) Merah Putih telah terbentuk di berbagai daerah. Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa keberadaan koperasi ini akan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai komoditas strategis yang disubsidi oleh negara.
Beberapa barang bersubsidi yang akan disalurkan melalui koperasi ini mencakup sembako, gas LPG, pupuk, hingga layanan kesehatan dan obat-obatan yang dikelola lewat unit usaha dalam satu ekosistem koperasi.
“Barang subsidi adalah milik publik, maka jalur distribusinya pun harus dikelola publik. Kopdes Merah Putih hadir sebagai jalur distribusi resmi dari negara untuk rakyat,” ujar Budi Arie dalam peluncuran dan dialog percepatan pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih di Sumatera Selatan, Selasa (27/5).
Ia turut mengunjungi Kelurahan Talang Keramat untuk menyaksikan langsung pelaksanaan musyawarah desa khusus (musdesus) dalam pendirian koperasi kelurahan Merah Putih yang akhirnya resmi dibentuk.
Budi Arie meminta para kepala desa dan lurah tidak ragu membentuk koperasi ini, karena manfaatnya diyakini langsung dirasakan masyarakat desa.
“Tak perlu khawatir. Barang-barang subsidi dari negara bisa langsung disalurkan melalui koperasi ini,” tegasnya.
Menanggapi keluhan soal biaya pendirian koperasi, Budi Arie memastikan bahwa biaya notaris kini jauh lebih murah.
Kementerian Koperasi telah bekerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI), menyepakati biaya pembuatan akta hanya sekitar Rp 2,5 juta per desa, jauh di bawah tarif sebelumnya yang bisa mencapai Rp 7 juta.
“Setelah negosiasi, kita berhasil tekan biayanya. Kalau pemerintah pusat turun langsung, tentu bisa lebih hemat,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih, Zulkifli Hasan, menyebut koperasi ini sebagai solusi konkrit untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pembangunan di desa.
Ia menyoroti bahwa sejak era Reformasi, pembangunan desa tertinggal dari kota. Maka, pemerintah kini bergerak cepat, termasuk merancang pembangunan besar-besaran kampung nelayan.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan bahwa dari 3.258 desa di wilayahnya, 91% atau 2.965 desa sudah melaksanakan musdesus sebagai langkah awal pembentukan kopdes Merah Putih.
Ia menyatakan kesiapannya menjalankan arahan Presiden Prabowo untuk menciptakan pemerataan ekonomi hingga ke pelosok desa.**