Kantorberita.co – Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa pemerintah serius mempercepat pemerataan kesejahteraan di desa-desa melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.
Program ini menargetkan pembentukan 80 ribu unit Kopdes yang akan didukung lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah.
Dalam dialog percepatan pembentukan Kopdes se-Jawa Tengah di Semarang, Selasa (6/5/2025), Budi Arie mengajak masyarakat untuk membuang rasa curiga dan pesimistis terhadap program tersebut.
“Kita tidak bisa membangun bangsa dengan rasa takut dan ragu. Indonesia berdiri karena semangat juang dan harapan,” ujarnya.
Budi Arie menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah memberikan dukungan penuh untuk program ini.
Ia menekankan bahwa pengelolaan Kopdes Merah Putih akan dilakukan secara terbuka dan profesional, dimulai dengan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk memilih pengurus secara demokratis. Sistem pengawasan pun akan melibatkan seluruh lapisan masyarakat di desa agar program berjalan transparan dan akuntabel.
“Tujuan utama kita adalah menciptakan struktur ekonomi desa yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, tata kelola koperasi ini harus jujur, terbuka, dan dapat dipercaya,” tegasnya.
Tak hanya itu, Budi Arie juga menyebut sejumlah BUMN seperti Bank BRI dan Pos Indonesia akan diajak turut serta mendampingi koperasi desa agar kegiatan usahanya optimal. Dukungan dari berbagai pihak dianggap krusial untuk mendorong keberhasilan program ini.
“Kami pastikan pemerintah tidak akan lepas tangan. Program Kopdes ini akan terus dikawal sampai benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa dan menjadi alat untuk mengurangi kemiskinan,” imbuhnya.
Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Menteri Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa inisiatif pembentukan Kopdes merupakan instruksi langsung Presiden. Menurutnya, Kopdes menjadi fondasi dalam menciptakan kedaulatan ekonomi desa melalui sistem koperasi.
“Kita ingin membangun ekosistem ekonomi pedesaan yang kuat. Karena itu, seluruh pihak terkait harus menjalankan peran aktif agar program ini sukses dan berdampak nyata bagi rakyat,” tutur Zulhas.