Harapan MNH Joni : Ketua PN Jakut Cabut Sangsi Skorsingnya

Kantorberita.co – JAKARTA. Mediator Non Hakim (MNH), Joni W Sinaga, berharap Ketua Pengadilan Negeri (PN), Jakarta Utara (Jakut), cabut sangsi skorsing terhadap dirinya terkait Surat Keputusan (SK) skorsing yang diterbitkan oleh Ketua PN Jakut, Hera Kartiningsi, beberapa waktu lalu.

Dalam hal ini, Joni W Sinaga, yang didampingi tim kuasa hukumnya , Sudarta Siringoringo, Marlau Husasoit , Jerico M, dan Jimmy Hutasoit,
melakukan klarifikasi dengan memanggil awak media yang kesehariannya liputan di PN Jakut, terkait pemberitaan media on-line tentang adanya keputusan Ketua PN Jakut, di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (5/6).

Joni mengaku terkejut adanya tindakan pengosongan ruangan admin Mediator Non Hakim (MNH), dimana beritanya telah dibubarkan atau di satukan dengan mediator hakim , “saya sejak adanya isu isu awal mei itu saya sudah tidak datang ke PN Jakarta Utara lagi kecuali sebagai kuasa hukum perkara, selain mediator saya juga sebagai advokat “, tutur Joni

“Hari ini saya membenarkan adanya berita saya dikenakan sangsi skorsing melalui SK KPN Jakut tertanggal 6 Mei 2024, No 193/KPN.W10-U4/SK/HM/AM 1 .1/V/2024 tentang pemberian sanksi terhadap MNH saya, Joni W Sinaga berupa skorsing sebagai MNH, selama 12 bulan sejak dikeluarkan nya SK .Saya juga kaget karena baru tahu setelah adanya pemberitaan kawan kawan sementara saya selaku yang dituduhkan atau disangkakan atau diduga, saya baru menerima ini di hari Rabu tgl 8 Mei, makanya saya mengajukan keberatan dengan pemberian media online tersebut kepada yang mulia humas tentang adanya pers release tanpa memberi tahukan kepada saya dulu sebagai pihak terkait dan atas SK ini saya telah mengajukan upaya hukum berdasarkan undang-undang dalam SK KMA juga ada namanya upaya hukum keberatan administratif pasal 75 ayat 2 UU no 30 tahun 2024 tentang administrasi pemerintahan Jo pasal 77. Intinya, bilamana adanya keberatan administratif selama 10 hari kerja apabila tidak diselesaikan oleh badan atau pejabat tersebut maka keberatan administratif dianggap dikabulkan “, kata Joni.

Lebih lanjut, ” Surat keberatan telah diajukan tangal 15 Mei 2024 artinya 10 hari kerjanya jatuh di 30 Mei, dan saya memasukkan surat lagi surat permohonan pencabutan dan pembatalan SK PN Jakut tersebut di tanggal (3/6) berarti pas 12 hari kerja , dimana secara perintah UU di pasal 77 ayat 4 dianggap dikabulkan namanya azas fiktif positif, makanya saya minta ke yang mulia untuk mencabut atau membatalkan, alasan pencabutannya jelas salah satu nya dalam SK KMA No 108 tahun 2016 di pasal 11 ayat 2 maupun di pasal 13 tidak ada diatur tentang sanksi skorsing yang ada teguran lisan dua kali dan tertulis dua kali terakhir pencoretan dari daftar nama mediato itu terintegrasi di Pengadilan seluruh Indonesia , ke-2 kita mengenal tentang UU bendera, bahasa, serta lambang negara kebangsaan dimana setiap dokumen resmi negara di pasal 27 UU no 24 tahun 2009 itu wajib menggunakan bahasa Indonesia skorsing itu bahasa asing artinya pemberhentian sementara, karena itu dokumen resmi negara dalam UU negara kita itu tidak boleh “.terangnya.

Selain itu , ” saya ada chat an juga dengan Agus Syofian tentang saya tidak diberikan undangan klarifikasi, tidak pernah menandatangani berita acara klarifikasi yang terjadi di tanggal 24 April hanya klarifikasi pemberitaan media online itupun saya tidak ttd undangan hanya lisan tidak ada tertulis saya dalam keadaan tidak sehat jadi di persidangan saja maupun pemeriksaan di kepolisian selalu ditanya apakah anda sehat? Apabila sakit maka tidak bisa dilanjutkan .

Pada saat pemeriksaan klarifikasi media online saya sudah mengatakan bahwa tidak dalam keadaan sehat karena sakit akibat terpaan badai isu isu ini .

” Saya juga melaporkan salah satu media dan hari ini saya ada undangan Berita Acara Klarifikasi (BAK). Saya mau klarifikasi bahwa saya tidak memonopoli perkara karena saya ada penunjukan dari para pihak -pihak yang berperkara , hal itu sesuai dalam pasal 13 ayat 1. Dalam perma no 1 tahun 2016 adalah kesempatan para pihak yang menunjuk MNH”, jelasnya.

” Memang benar ada kesepakatan MNH pada rapat bahwa kesepakatan sesuai abjad. Didalam SK KMA juga diatur hak membela diri. Untuk pejabat yang bersangkutan bisa dikenai sangsi dari atasan dalam hal ini Pengadilan Tinggi bila tidak melakukan perintah Undang- undang”, ujarnya.

Mengenai adanya pengosongan ruangan MNH, Joni juga menyampaikan semuanya bisa dibicarakan secara baik-baik. ” Kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri, Jakarta Utara, Ibu Hera Kartiningsih, saya mohon untuk dibatalkan SK skorsing saya .” tutur Joni. Butet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *