Kantorberita.co PALEMBANG – Jelang Pilkada, praktik money politik mencemari proses demokrasi. Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) SURAK mengungkapkan adanya bukti video yang beredar luas menunjukkan salah satu pasangan calon (Paslon) gubernur Sumatera Selatan diduga membagikan uang kepada masyarakat untuk membeli suara.
Jika hal tersebut terbukti benar. LPP SURAK dengan tegas mengecam tindakan tersebut sebagai penghinaan terhadap demokrasi dan pelanggaran berat yang tidak bisa dibiarkan.
“Ini bukan sekadar pelanggaran, ini adalah penghancuran demokrasi di depan mata! Kami menuntut Bawaslu segera mendiskualifikasi Paslon pelaku dan menyeret mereka ke meja hijau. Jangan ada toleransi untuk kejahatan seperti ini!” tegas Syapran Suprano perwakilan LPP SURAK Sumatera Selatan.
Mereka juga menuding Bawaslu akan kehilangan kredibilitas jika tidak bertindak cepat dan tegas.
“Jika Bawaslu hanya diam, mereka sama saja mendukung praktik curang ini. Kami tidak akan tinggal diam melihat demokrasi dijual murah, dan kami menunggu hasil kerja mereka dalam kasus ini serta mempublish atas apa yang sudah dilakukan salah satu paslon di video tersebut karena sudah beredar di ruang publik, bila tidak kami sangat meragukan kredibilitas maupun netralitas Bawaslu juga KPU atas pelanggaran berat pilkada ini.” jelasnya.
Syapran Suprano menegaskan sebagai Perwakilan LPP SURAK, ia menyerukan masyarakat untuk melawan praktik kotor, dengan menolak uang yang ditawarkan dan melaporkan pelanggaran secara aktif.
Mereka menegaskan bahwa setiap suara yang dibeli adalah pengkhianatan terhadap masa depan rakyat. Salah satu cara membuat efek jeranya adalah dengan gerakan ‘Ambil pemberiannya jangan pilih paslonnya’.
“Tidak ada tempat bagi pengkhianat demokrasi di negeri ini. Diskualifikasi saja tidak cukup, mereka harus diproses pidana agar efek jera benar-benar dirasakan!” tutup Syapran Suprano dalam pernyataannya.
Bawaslu dan KPU kini berada di ujung tanduk. Sikap mereka akan menjadi penentu apakah Pilkada dapat berlangsung jujur atau justru semakin hancur di tangan pelaku kecurangan.***