Kantorberita.net – JAKARTA. Otoritas Pelabuhan Utama (OP) Tanjung Priok beserta PT Pelindo (Persero) menggelar acara Coffee Morning bertempat di Museum Maritim Indonesia, Selasa (17/11).
Acara tersebut diselenggarakan dalam rangka menjalin komunikasi, sinergitas, kolaborasi, dan koordinasi antara Instansi Pemerintah, Stakeholders, Asosiasi yang ada di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok.
Acara dihadiri oleh Kepala Kantor Instansi Pemerintah, Pimpinan Stakeholders, Para Ketua Asosiasi di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok, dan dibuka oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (KaOP), DR Capt Wisnu Handoko MSc.
Dalam sambutannya, Capt Wisnu menyampaikan tujuan dari acara Coffee Morning tersebut. diadakan dengan tujuan dapat meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antara Instansi Pemerintah, Stakeholders, dan Asosiasi di Pelabuhan Tanjung Priok dalam mendukung peningkatan pelayanan.
“Beberapa sistem pelayanan yang telah berjalan di Pelabuhan Tanjung Priok antara lain Inaportnet, Sistem Single Truck Identification Data (STID), Sistem Monitoring Tenaga Kerja Bongkar Muat (SIMON TKBM), dan Sistem Digitalisasi yang ada pada masing-masing Instansi”, ungkap Ka OP.
Beliau memaparkan tugas dan tanggung jawab Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Selain itu Ka OP mrnyampaikan juga sektor yang menurut KPK berpotensi terjadinya kebocoran yang disampaikan pada saat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tanggal 11 November 2021.
“Mengatur dan Mengawasi penggunaan lahan daratan dan perairan, Mengawasi penggunaan DLKr dan DLKp, Mengatur Lalu Lintas Kapal, Keluar Masuk Pelabuhan melalui Pemanduan Kapal, Menetapkan Standar Kinerja Operasional Pelayanan Jasa Kepelabuhanan”, jelas Capt Wisnu.
“Ada 4 (empat) sektor menurut KPK yang berpotensi terjadinya kebocoran negara yaitu: Masih ditemukan adanya OP/KSOP yang tidak menggunakan sistem aplikasi Layanan jasa pelabuhan yang tidak direkam dalam sistem. Masih ditemukannya ketidaksesuaian kebutuhan, kualifikasi kelembagaan dan proses implementasi kerja pada proses bongkar muat di pelabuhan dan masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas” papar mantan Direktur Lalu Lintas Angkutan laut.
Ka OP menjelaskan beberapa sistem pelayanan yang telah berjalan di Pelabuhan Tanjung Priok dan beberapa hal yang menjadi fokus pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pelabuhan Tanjung Priok.
“Beberapa sistem pelayanan yang telah berjalan di Pelabuhan Tanjung Priok antara lain Inaportnet, Sistem Single Truck Identification Data (STID), Sistem Monitoring Tenaga Kerja Bongkar Muat (SIMON TKBM) dan Sistem Digitalisasi yang ada pada masing-masing Instansi”, ujar Ka OP.
“Fokus pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pelabuhan Tanjung Priok adalah fokus pada substansi perubahan, Kinerja Utama dan Peran Unit Kerja, potensi resiko dan isu strategis dalam upaya mencapai Kinerja, pengembangkan inovasi (strategi/program/kegiatan) yang tepat guna, monitoring dan evaluasi (monev) dampak dan manfaat atas program tersebut, kolaborasi dan sinergi antar Unit Kerja di area kawasan”, tambah Capt Wisnu.
“Kami berterima kasih serta memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Instansi Pemerintah, Stakeholders dan Asosiasi di Pelabuhan Tanjung Priok yang telah bersinergi dan berkolaborasi dalam mendukung peningkatan pelayanan. Semoga Pelabuhan Tanjung Priok semakin menjadi pelabuhan yang berdaya saing, dan dapat memberikan nilai tambah serta bertaraf Internasional”, tutur Ka OP. Butet