Pengamat Sebut Ferdy Sambo Hanya Mengulur Waktu Terkait Upaya Hukumnya Menggugat Polri ke PTUN

Kantorberita.co – Pasca resmi dipecat dari Kepolisian RI dan upaya bandingnya ditolak, Irjen Ferdy Sambo kembali mengambil langkah hukum dengan menggugat Polri ke PTUN. Terkait upaya hukum Ferdy Sambo itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menyebut jika hal itu cuma mengulur waktu saja.

Menurut Bambang, yang menjadi objek gugatan di PTUN itu adalah soal kebijakan sebuah institusi, dalam hal ini mengenai Surat Keputusan (Skep) PTDH dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Problemnya apakah mekanisme dalam PTDH itu sudah benar atau tidak,” kata Bambang kepada awak media.

“Kalau sudah benar, artinya itu upaya FS untuk mengulur waktu saja. Karena PTDH-nya sendiri sudah berlaku mulai terbit Skep dari Kapolri,” imbuhnya.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan, pihaknya siap
menghadapi kemungkinan gugatan hasil putusan sidang etik yang menolak permohonan banding dari para pelanggar, salah satunya Ferdy Sambo.

“Ya, tentunya dari Biro Wabprof dan Divkum Polri siap to,” kata Dedi Prasetyo.

Dedi mengatakan, upaya Ferdy Sambo menggugat hasil sidang etik banding tersebut merupakan hak setiap warga negara.

Namun, jenderal bintang dua itu menekankan bahwa hasil putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Banding yang menolak permohonan banding Ferdy Sambo sudah final dan mengikat.

Menurut Dedi, Polri melalui Divisi Profesi dan Pengaman (Propam), Biro Pertanggungjawaban Profesi (Biro Wabprof) dan Divisi Hukum sudah menjalankan sidang etik banding sesuai prosedur dan aturan yang berlaku dalam undang-undang.
Karena itu, Dedi meyakini bahwa hasil sidang etik banding tersebut akan minim celah untuk digugat.

“Hasil keputusan banding IJP FS (Ferdy Sambo) sudah final dan mengikat. Untuk pengajuan PTUN, itu hak konstitusional setiap warga negara,” ujar Dedi.**

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.