Kantorberita.net Jakarta. Keputusan Preside Jokowi mengenai harga kenaikkan 3 jenis BBM yang telah resmi dikeluarkan. Pertalite dari dari Rp 7.650 per liter menjadi 10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, Pertamax non subsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter, telah memicul gejolak tanah air Indonesia dari sabang sampai maroke.
Sebab, Kenaikan BBM bersubsidi memiliki mulffplier effect seperti inflasi yang tinggi, turunnya daya beli masyarakatdan meningkatnya angka kemiskinan. Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflansi menjadi 6.5 persen hingga 8 persen, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket. Belum biaya transportasi darat dan laut. Di sisi lain, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Menteri Ketenagakerjaan bahkan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi. Selin itu, dampak kenaikan BBM juga meningkatkn daftar orang miskin. kenapa daftar orang miskin makin bertambah salah satunya yakni akibat terdampak Covid-19 yang belum pulih sepenuhnya. Sementara pada Sisi lain, terdapat persoalan yang selalu terjadi setiap Tahun, yaitu penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran, di mana orang mampu (kaya) Iebih banyak menikmati BBM bersubsidi ketimbang orang tidak mampu (miskin).
Di tengah kompleksitas persoalan BBM bersubsidi dan kenaikan brif listrik tersebut. persoalan lain yang dihadapi Indonesia adalah adanya mafia dalam sektor minyak dan gas (migas) dan tambang. Keberadaan mafia tersebut memperpanjang persoalan energi di Indonœia sehingga untuk mewujudkan swasembada energi di Indonesia. Juga problem lain, yang sampai hari belum dituntaskan diantara, kasus penembakan uren tiga dan penembakan kilometer 50 (Km 50)
Oleh karena merespons persoalan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, kenaikan tarif listrik dan mafia di sektor migas dan tambang di Indonesia, maka Pengurus DPP ALMULK dan APSI menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Menolak Kenaikan BBM
2. Menolak Tarif kenaikan listrik
3. Berantas mafia tambang dan mafia migas
4. Mendesak presiden segera mencopot kapolri,karena tidak mencerminkan keadilan terhadap kasus penembakan duren tiga
5. Meminta kapolri mengusut tuntas kasus penembakan kilometer 50 (Km 50)
6. Mendesak Presiden segera mencopot Direktur Utama Pertmina dan Menteri BUMN (Erick Thorir)
7. Meminta presiden jokowi mengundurkan diri apabila,tidak dapat mengembalikan Harga BBM seperti semula
Sebagai solusi atas persoalan energi tersebut, DPP ALMULK (Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku) dan APSI (Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia) merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan sebagai berikut:
1. Memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat ssaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM serta menurunkan harga bahan Pokok.
2. Membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertenh.l seperti kendaraan roda dua, angkutan umum dan angkutan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi ini harus dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan dan perkebunan;
3. Mengalokasikan yang besar (windfa// income) dari kenaikan harga komoditas Sumber Daya Aam (SDA) di pasar global seperti batubara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan listrik;
4. Presiden Jokowi Widodo dan Kapolri segera selesaikan kasus penembakan duren tiga dan mengusut tuntas kasus penembakan kilometer 50 (Km 50)