Kantorberita.co JAKARTA – Pelabuhan sebagai salah satu sarana transportasi yang sangat penting bagi perdagangan dan perekonomian negara, sudah tentu harus memiliki infrastruktur yang memadai, koneksi transportasi dan perencanaan tata ruang yang baik, tetap menjaga dan memperhatikan kelestarian lingkungan serta harus pula melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan antara Pelabuhan dan Masyarakat berlangsung seimbang.
Menyoroti fakta empiris bahwa Pelabuhan dan Kota seringkali tumbuh terpisah, tidak hanya secara phisik tetapi juga sosial, budaya, dan kelembagaan, maka perlu diwacanakan dan dilakukan sebuah upaya dalam rangka memitigasi masalah-masalah dalam perencanaan dan penataan Kota yang berpotensi timbul, dan merusaktatanan simbiosis yang saling menguntungkan.
Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Komite Masyarakat Pengawas Kota Pelabuhan (KOMPASKOPEL) berkolaborasi dengan Lembaga Sukses Jakarta (LSJ) menyelenggarakan Seminar Nasional yang mengangkat tema ”Penataan Kota Pelabuhan Menuju Indonesia Emas 2045”.
Acara Seminar berlangsung ditengah kegiatan ART MARKET EXHIBITION 2025 yaitu sebuah Pameran Lukisan Tematik yang berlangsung selama empat belas hari di Museum Maritim Indonesia (MMI) dengan mengusung Tema Besar ”Kebangkitan Maritim Nusantara”.
Seminar Nasional yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025, dibuka oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekda Provinsi DKI Jakarta, DR Ali Maulana Hakim, S.IP., M.Si. mewakili Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang berhalangan hadir.
Beberapa Narasumber hadir antara lain: Nurwayah, S.Pd yang juga anggota DPR RI Komisi XII sekaligus mewakili Tokoh Masyarakat, Wim Pondang Parulian Hutajulu, SE mewakili Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Priok, Chandra mewakili PT PELINDO, Umi Mu’awanah, P.hddari Pusat Riset Ekonomi Industri Jasa & Perdagangan BRIN dan Nirwono Joga -Pakar dan Praktisi Ahli Perkotaan (hadir via Zoom – online).
Dalam sambutannya DR Ali Maulana Hakim menyampaikan apresiasi sebesarbesarnya kepada Panitia yang sudah berupaya menyelenggarakan acara seminar dan pameran lukisan, dan disampaikan pula terima kasih kepada PELINDO yang telah bersedia memfasilitasi tempat di Gedung Museum Maritim Indonesia selama empat belas hari Pameran Lukisan berlangsung.
Selain membuka acara mewakili Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak DR Ali Maulana Hakim, S.IP., M.Si menyampaikan dalam Keynote Speech-nya, bahwa aspirasi dari masyarakat khususnya Jakarta Utara mengenai persoalan-persoalan yang menjadi sorotan terutama mengenai isu lalu lintas dan kemacetan yang seringkali menimbulkan korban jiwa di pihak masyarakat, harus segera dilakukan mitigasi, evaluasi dan kajian dalam penataannya dan harus melibatkan unsur masyarakat maupun stake holder lainnya sehingga kepentingan Pelabuhan dan Masyarakat Kota dapat berjalan seiiring.
“Pentingnya segera dibuatkan terminal terpadu yang terintregrasi secara digital yang menghubungkan pihak yang berkepentingan, KSOP, pelindo, Pemerintah serta pelaku usaha sampaidengan supir truck didalam satu sistem tentu akan memudahkan informasi dan terus-menerus kita sama-sama lakukan penyempurannya, terminal terpadu yang terintegrasi secara digital ini juga dapat berfungsi sebagai buffer zone jadi truck yang datang dari wilayah timur hendak menuju kepelabuhan bisa parkir sementara menunggu antrian digate yang belum saatnya dibuka”. Jelas Ali Maulana.
Beberapa rencana dan agenda kegiatan dalam rangka Penataan Kota Pelabuhan, mewakili KSOP Utama Pelabuhan Tanjung Priok, Wim Pondang Parulian Hutajulu meyampaikan dalam paparannya bahwa:
Dalam kapasitas kelembagaan, KSOP sebagai regulator di Pelabuhan Tanjung Priok, telah melakukan berbagai upaya serius untuk melaksanakan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 11 TAHUN 2024 tentang Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Tanjung Priok dan Marunda Terintegrasi .
“Dimana dalam Keputusan dimaksud telah mengakomodir adanya proyeksi arus petikemas dan non petikemas yang akan mengalami peningkatan. Berdasarkan data, proyeksi Arus Petikemas mengalami kenaikan 2,8% per tahun, Tahun 2023 7,8 juta TEUs dan proyeksi jangka panjang Tahun 2042 sebesar 12,5 Juta TEUs. Sementara Proyeksi Arus Non Petikemas, mengalami kenaikan 4,1% per tahun, Tahun 2023: 16,7 Juta Ton dan Proyeksi Jangka Panjang Tahun 2042: 47,9 Juta Ton. Dalam rencana jangka pendek (2023 – 2027), akan dilakukan kegiatan Relokasi terminal penumpang, cruise, dan kegiatan kapal roro ke Pelabuhan Sunda Kelapa,”ungkap Wim Pondang Parulian Hutajulu.
Lebih lanjut, Dermaga terminal penumpang menjadi area petikemas; Penataan kawasan Kalijapat, Nusantara, Birai 1, Kalibaru Eksisting;Sisi selatan bagian timur jalan akses kalibaru new priok dan area lapangan penumpukan terminal kendaraan dikawasan Kalibaru Eksisting menjadi areaKonsolidasi, Distribusi, Buffer Area dan Logistik; Pembangunan jalan akses DKP dan IKT;
Pengembangan terminal produk 1 Kalibaru (PT1) dan terminal petikemas 2(CT2); dan Pembangunan jalan akses timur Kalibaru (NPEA).Dalam kesempatan paparannya, disampaikan pula permohonannya secara langsung mewakili KSOP Utama Tanjung Priok kepada Ali Maulana Hakim yang mewakili Gubernur Provinsi DKI Jakarta terkait dukungan untuk penerbitan Rekomendasi Updating DLKr DLKp Tanjung Priok.
“Dukungan dari Pemprov DKI Jakarta sangat diperlukan untukmerealisasikan penanda tanganan Kesepakatan Bersama ”Sinergitas PengembanganKawasan Pesisir dan Pelabuhan Laut”. Imbuhnya.
Mewakili PELINDO, Chandra, menjelaskan bahwa Pelindo Regional 2 Tanjung Priok merupakan Pelabuhan Kelas Utama dan terbesar di Indonesia.
“Memiliki luas lahan 627 Ha, menangani lebih dari 30% komoditas Non Migas disamping itu 60% dari seluruh arus barang yang keluar/masuk Indonesia, melewati Pelabuhan Tanjung Priok,” jelas Chandra.
Untuk mengantisipasi pertumbuhan perdagangan yang berdampak pada 2 pertumbuhan throughput, Pelindo tengah mengembangkan ekspansi Terminal Tanjung Priok melalui pembangunan Container Terminal 2 & 3 (CT 2 & CT 3).
Pembangunan akses NPEA (New Priok Eastern Access) dan Penyiapan Area Buffer Terintegrasi. Berdasarkan Data, Cargo Petikemas mencapai 5,4 juta TEUs. Kapasitas terpasang mulai dari NPCT1, Terminal Koja, Terminal Peti Kemas JICT, ITC TPK, seluruhnya 6,1. Juta TEUs. Cargo Petikemas 5,4 Juta Teus masih berada dibawah kapasitas yg ada.
Pengembangan Terminal Petikemas di Area Kalibaru telah merealisasikan NPCT1, selanjutnya masih dalam tahap reklamasi CT2, CT 3 untuk petikemas, dan product Terminal 1 dan Product 2 untuk curah cair. CT2 dan CT 3 direncanakanselesai Tahun 2027, masing-masing terminal akan memiliki tambahan 1,5 jt TEUs.
Hal tersebut dilakukan dalam rangka menampung dan melayani kapasitas logistik nasional. Usulan Penambahan Buffer Area baru di luar kawasan Pelabuhan juga terus dikaji dan sedang dijajaki di KBN Marunda dan Cakung yang melayani 70% cargo dari dan ke wilayah Timur.
“Pelindo juga mencoba menerapkan strategi lain dalam melakukan penataan serta memodernisasi pelabuhan Tanjung Priok melalui Integrated Traffic dan Capasity Management Center, Terminal Booking System (TBS) yang kedepan akan menjadi dual move atau return cargo,” pungkasnya.
Umi Mu’awanahPhd, selaku peneliti senior BRIN. Mengungkapkan terkait kondisi mitigasi kemacetan yang terjadi, seringkali dilakukan melalui cara yang kurang benar.
“Dalam praktik, seringkali Sains dilakukan terakhir/dibelakang. Masalah terjadi, baru dicari tahu penyebabnya melalui riset dan penelitian. Selayaknya, Sains harus di tempatkan di depan sehingga dapat memberikan inovasi-inovasi yang dibutuhkan oleh sektor, industri atau masyarakat. Disarankan dalam penataan Kota Pelabuhan agar dimaksimalkan melalui digitalisasi sistem pada seluruh rencana buffer area melalui IoT (Internet of Things)terintegrasi yang dinjeksi dengan algoritme AI,”. Jelas Umi.
Terkait keterlibatan masyarakat, disampaikannya bahwa resources owner merupakan stake holder yang sangat penting dan perlu menikmati sumber dayanya. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang berpihak untuk masyarakat sekitar khususnya.
Mewakili Tokoh Masyarakat dan juga sebagai Anggota DPR RI Komisi XII, Nurwayah S.Pd. menyampaikan apresiasinya kepada penyelenggara acara yang telah mengangkat tema penting dan sangat relevan dengan Visi Pemerintah – Menuju Indonesia Emas 2045.
“Menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ali Maulana Hakim sebagai perwakilan dari Pemerintah Provinsi, menyatakan sangat setuju dengan rencana Pembangunan Terminal Terpadu Terintegrasi dan harapannya bisa berjalan dan dapat dilaksanakan. Hal ini diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan masyarakat yang tinggal di sekitar Pelabuhan dan mereduksi potensi konflik kepentingan antara pihak peyelenggara Pelabuhan dan Masyarakat yang juga harus dilindungi hak-haknya,” jelas Nurwayah.
Hal-hal yang disoroti pula oleh Nurwayah mewakili Masyarakat yang tinggal di sekitar Pelabuhan antara lain yaitu mengenai Parkir dan Pool-Pool Truk Trailer-Container yang ada di area pemukiman warga, harus segera dibenahi dan ditegakkan aturannya berdasarkan zonasi.
“Sebagai representasi dari Komisi XII, Nurwayah juga menekankan bahwa pembangunan Pelabuhan harus memperhatikan AMDAL dan menekankan bahwa lingkungan harus menjadi pertimbangan yang utama.
Lebih lanjut Nurwayah mengatakan, Isu Polusi harus diperhatikan dan menjadi pertimbangan dalam setiap analisis kajian pembangunan.
“Kemajuan dan pembangunan Pelabuhan harus dirasakan manfaatnya secara positif oleh Masyarakat sehingga dapat tercipta tatanan yang seimbang antara kemajuan Pelabuhan dan Masyarakat sebagai Resources Owner,” tandasnya.
Selama seminar berlangsung, diberikan kesempatan pula kepada Para Peserta yang yanghadir secara offline maupun melalui zoom untuk memberikan tanggapan dan pertanyaanpertanyaan mendasar terkait Penataan Kota Pelabuhan.
Beberapa diantaranya menyoroti asas manfaat yang belum dirasakan oleh warga dan masyarakat yang tinggal di sekitar Pelabuhan. Pelabuhan dan Masyarakat Kota, berjalan tidak paralel dan diharapkan kedepan dapat dicarikan solusi yang dapat menguntungkan semua pihak sehingga potensi konflik kepentingan dapat direduksi dan diantisipasi sedini mungkin.
Demikian Siaran Pers Seminar Nasional ”Penataan Kota Pelabuhan Menuju Indonesia Emas” ini disampaikan dan berharap dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah selakupengambil kebijakan dan juga bagi semua Pihak agar dapat memahami dan berkontribusi merumuskan penyelesaian atas berbagai persoalan yang tengah terjadi.***