Kantor berita.Co -Pontianak, Kalimantan Barat,– Musda ke VI ,Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat menggelar Musyawarah, bertempat di Hotel Star, Jln.Gajah Mada, Pontianak, Jumat, 20-21 Januari 2023.
Thadeus Yus, SH.,MPA, Ketua Panitia menjelaskan bahwa Musyawarah ke VI ini diikuti oleh perwakilan dari 14 DAD tingkat Kabupaten/Kota, Dewan Pakar, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus, serta Organisasi Sayap DAD Provinsi Kalimantan Barat.
“Musyawarah yang diikuti oleh lebih dari 200 peserta ini akan membahas rekomendasi DAD tentang upaya pencegahan dan penanganan isu-isu strategis yang terjadi di Kalimantan Barat.
berkaitan dengan masyarakat adat Dayak, khususnya menjelang Pemilu 2024, pembahasan Komisi tentang internal organisasi, serta pemilihan Ketua Umum DAD Provinsi Kalbar untuk masa bhakti 2022-2027,” lanjut Akademisi Universitas Tanjungpura Pontianak ini.
Drs.Yakobus Kumis, MH, Sekretaris Jendral Majelis Adat Dayak Nasional, menjelaskan bahwa DAD adalah lembaga masyarakat Dayak yang terbentuk sejak 1984 yang lalu di Anjongan, Kabupaten Pontianak. Sebagai lembaga masyarakat Dayak, DAD bertugas mengayomi,
Membina, dan memberdayakan seluruh organisasi-organisasi Dayak untuk mencapai tujuan bersama. “Sebagai catatan, DAD merangkul semua komponen masyarakat Dayak,, untuk mempersatukan Dayak, untuk mencerdaskan Dayak”, ujar pria asal Bengkayang, Kalbar ini.
Sementara itu, Drs. H. Ria Norsan,.MM.,MH, Wakil Gubernur Kalbar yang hadir dan membuka Musyawarah VI ini, mengatakan bahwa pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh DAD sebagai lembaga masyarakat Dayak dalam membantu pemerintah daerah menjaga, dan mensejahterakan rakyat Kalbar.
“Terima kasih atas undangannya, dan selamat bermusyawarah, semoga menghasilkan sesuatu yang terbaik dari yang pernah ada, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Kalbar,”ucapnya seraya menyebutkan bahwa DAD bersinergi dengan Pemprov dalam membangun Kalbar yang lebih baik. “Perbedaan jadi perekat, bukan untuk perpecahan” ujar Bupati Pontianak 2 periode ini.
Sementara itu Ketua Umum DAD Provinsi Kalbar Ir. Jakius Sinyor, “mengatakan bahwa ada dugaan oporlud izin HGU sehingga terjadinya kisruh masalah perkebunan yang berkepanjangan antara tanah milik masyarakat.
Termasuk besok ada tujuh isu yang saya sampaikan terkait dengan kalimantan barat dan juga IKN ucapnya saay di temui sesusai acara pembukaan musda ke.VI
Terkait dengan pencalonan dirinya iya mengatakan saya mengikuti pencalonan kembali dan ada tiga calon namun kita lihat besok ya. Tutup jakius sinyor kepada awak media yang hadir dalam acara pembukan musda ke VI di hotel star …